SIDOARJO (Lentera) - Suasana yang harmonis dan sarat makna mewarnai pertemuan di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sidoarjo saat rombongan Bupati Sidoarjo Subandi beserta jajarannya beranjangsana ke kantor PD Muhammadiyah di Kompleks Perguruan Muhammadiyah Sidoarjo, pada Senin (03/08/2026).
Selain bersilaturahmi, Bupati Subandi juga berdialog dengan pimpinan organisasi keagamaan tersebut. Tujuannya adalah menyelaraskan langkah, sekaligus mempertegas jalinan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Muhammadiyah di tingkat daerah yang bisa membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Bupati Sidoarjo Subandi hadir bersama Bappeda, BKD, Kesbangpol, Inspektorat, serta stakeholders terkait menyampaikan, pemerintah daerah akan terus memprioritaskan dukungan bagi program keumatan dan kemaslahatan.
Bupati Subandi mengatakan bahwa skema dukungan keuangan maupun fasilitas publik akan diarahkan pada penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Pemkab Sidoarjo selalu mendukung penuh setiap kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. "Pemerintah daerah berada pada posisi mendukung dan mempermudah. Kita ingin seluruh proses perizinan, pengelolaan aset wakaf, hingga hibah berjalan terang benderang dan berdampak nyata bagi warga," jelasnya.
Sementara itu, Ketua PD Muhammdiyah Sidoarjo A. Dzo'ul Milal menyampaikan pentingnya menjaga ritme komunikasi agar setiap program kerja bagi masyarakat dapat berjalan selaras dengan agenda prioritas kabupaten.
"Prinsipnya sederhana. Persatuan merupakan fondasi paling dasar dari setiap capaian positif. Apabila koordinasi antara Pemkab Sidoarjo dan Muhammadiyah berjalan cair, berbagai persoalan publik akan lebih mudah kita selesaikan bersama," katanya.
Dalam silaturahmi itu, Bupati Subandi menggarisbawahi beberapa hal yang menjadi pembahasan antara Pemkab Sidoarjo dan PD Muhammadiyah Sidoarjo sebagai berikut.
- Akuntabilitas Hibah: Penyelarasan alokasi bantuan melalui dinas teknis terkait, didampingi Inspektorat demi menjamin ketertiban administrasi dan kepastian hukum.
- Layanan Pendidikan dan BPHTB: Penyederhanaan izin operasional sekolah dan rumah ibadah berbasis digital, serta pemberian insentif/pemberkasan BPHTB fasilitas sosial.
- Legalitas Aset Wakaf: Fasilitasi dan pendampingan lintas instansi bersama BPN untuk percepatan penerbitan sertipikat tanah wakaf masjid maupun musala.
- Infrastruktur Kesehatan: Penguatan jaminan UHC warga serta pemanduan izin pengembangan sarana kesehatan milik jejaring persyarikatan.
- Digitalisasi Layanan dan Pengawasan Melekat: Pemkab Sidoarjo tengah mematangkan sistem integrasi perizinan berbasis digital guna memangkas alur birokrasi.
Melalui kanal ini, pemantauan status berkas perizinan lembaga pendidikan atau tempat ibadah dapat diakses secara transparan, sehingga hambatan di lapangan bisa diurai lebih cepat. (*)
Reporter : Teguh
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)