SURABAYA (Lentera) -Fraksi PAN DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan rincian atau breakdown struktur Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 yang mencapai Rp3,38 triliun.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Dr. H. Suli Da’im, M.M., P.Ma., mengungkapkan, angka SiLPA tersebut perlu dilihat secara lebih rinci agar dapat diketahui sumber pembentukannya. Menurutnya, besarnya SiLPA tidak dapat langsung dimaknai sebagai keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan APBD.
“Sebab, SiLPA yang besar bukan otomatis berarti pemerintah gagal. Sebaliknya, SiLPA yang kecil juga tidak otomatis berarti pemerintah berhasil," ungkap Suli Daim, Minggu (23/8/2026).
Karena itu, Fraksi PAN meminta adanya penjelasan mengenai struktur SiLPA tersebut. Rincian diperlukan untuk mengetahui apakah SiLPA berasal dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja, kegiatan yang tidak terlaksana, maupun komponen anggaran lain yang memang belum dapat direalisasikan.
Suli menilai, informasi tersebut penting sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD Jawa Timur. Terlebih, realisasi belanja APBD 2025 disebut telah mencapai hampir 94 persen, sementara SiLPA yang terbentuk mencapai Rp3,38 triliun.
“Serapan anggaran yang tinggi bukan tujuan akhir APBD. Yang jauh lebih penting adalah apakah belanja tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Menurut Suli, Fraksi PAN tidak mempersoalkan keberadaan SiLPA sepanjang pembentukannya memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pemerintah perlu membuka secara transparan komponen yang membentuk angka SiLPA tersebut.
Ia juga menilai ruang fiskal tetap diperlukan pemerintah untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga. Namun, besaran anggaran yang tidak terserap tetap perlu dievaluasi agar tidak terjadi penahanan anggaran secara berlebihan.
Berdasarkan hasil audit BPK, SiLPA APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp3,38 triliun. Angka tersebut jauh di atas proyeksi awal yang berada di kisaran Rp925,91 miliar.
Fraksi PAN menilai breakdown SiLPA menjadi penting untuk melihat apakah terdapat program yang seharusnya dapat direalisasikan namun belum terlaksana. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berhenti pada besaran SiLPA, tetapi juga pada penyebab dan kualitas penggunaannya.
“Jangan sampai kita terjebak pada dua ekstrem. Yang pertama, anggaran dikejar untuk habis tanpa memperhatikan kualitas belanja. Yang kedua, efisiensi dijadikan alasan sehingga belanja publik yang sudah direncanakan tidak terlaksana secara optimal. Ukurannya harus outcome, bukan sekadar serapan,” tegasnya.
Suli menambahkan, setiap rupiah dalam APBD merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus memberikan manfaat yang terukur. Menurutnya, besarnya serapan anggaran tidak cukup menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan APBD.
“Jangan sampai kita puas dengan angka serapan 94 persen, tetapi masih menemukan kebutuhan masyarakat yang belum terjawab. Karena APBD bukan sekadar laporan keuangan, melainkan instrumen kebijakan publik,” kata Ketua Umum IKA Umsura.
Atas dasar itu, Fraksi PAN mendorong agar struktur SiLPA 2025 dijelaskan secara terbuka. Rincian tersebut diharapkan menjadi dasar evaluasi sekaligus perbaikan perencanaan APBD Jawa Timur pada tahun anggaran berikutnya.
“Kami menghargai penjelasan Pak Emil. Justru kami ingin memastikan semangat keseimbangan itu diterjemahkan ke dalam sistem perencanaan yang semakin presisi. Kritik DPRD bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi bagian dari mekanisme checks and balances agar APBD semakin berkualitas.” ujarmya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)