SURABAYA (Lentera) – Rencana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan bendera hitam kepada perangkat daerah (PD) yang dinilai gagal membina Kampung Pancasila mendapat perhatian DPRD Surabaya.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta evaluasi tersebut disertai indikator keberhasilan yang jelas agar penilaian terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak bersifat subjektif.
Menurut Yona, evaluasi berbasis capaian dapat menjadi instrumen untuk mendorong ASN lebih serius menjalankan tugas pendampingan di wilayah. Namun, ukuran keberhasilan harus terlebih dahulu ditetapkan secara jelas dan dapat diukur.
“Kalau bendera hitam ini menjadi instrumen evaluasi, saya kira bagus untuk memacu kinerja ASN. Tapi harus jelas dulu indikator keberhasilannya, jangan sampai penilaian hanya berdasarkan subjektivitas atau kesan sesaat,” kata Yona, Senin (14/9/2026).
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan bendera hitam sebagai penanda bagi PD yang dinilai gagal membina Kampung Pancasila. Sebaliknya, PD yang berhasil mendorong perubahan positif di wilayah binaannya akan mendapatkan bendera putih.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap kinerja ASN pada PD yang ditugaskan mendampingi Kampung Pancasila di setiap RW.
Yona menilai keberadaan Kampung Pancasila seharusnya tidak berhenti pada pembentukan nama, atribut, atau kegiatan seremonial. Program tersebut harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk itu, ASN yang mendapat tugas membina wilayah dituntut tidak sekadar menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga turun ke lapangan dan memahami persoalan warga di tingkat RW.
“Jangan sampai ASN hanya hadir secara administratif, tetapi tidak memahami persoalan warga di RW yang menjadi tanggung jawabnya. Kampung Pancasila harus terlihat dari perilaku dan kehidupan masyarakatnya, bukan hanya dari nama atau atributnya,” katanya.
Politisi dari Fraksi Gerindra ini mengatakan, pendampingan ASN di tingkat RW juga seharusnya membantu Pemkot Surabaya lebih cepat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
Dengan begitu, persoalan yang muncul di lingkungan warga dapat segera dicarikan solusi melalui koordinasi antarperangkat daerah.
Ia juga mengingatkan agar rencana pemberian bendera hitam tidak serta-merta dimaknai sebagai hukuman terhadap kepala perangkat daerah. Evaluasi perlu melihat penyebab sebuah wilayah tidak mencapai target.
“Kalau kemudian kepala dinas terkena evaluasi karena wilayah binaannya tidak berkembang, tentu harus dilihat dulu apa penyebabnya. Apakah masalahnya pada kinerja ASN, programnya, koordinasi antarperangkat daerah, atau memang ada persoalan di masyarakat yang membutuhkan intervensi berbeda,” tegas Yona.
Pada prinsipnya, Komisi A DPRD Surabaya mendukung upaya Pemkot memperkuat keterlibatan ASN di tengah masyarakat. Namun, evaluasi tidak seharusnya berhenti pada pemberian label berhasil atau gagal.
Ia mendorong agar setiap hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan pembinaan, target perbaikan, serta pengukuran ulang untuk memastikan ada perubahan di wilayah binaan.
“Jangan hanya memberikan bendera hitam, tetapi setelah itu tidak ada perbaikan. Harus ada evaluasi, pendampingan, target perbaikan, kemudian diukur kembali. Dengan begitu, kebijakan ini benar-benar menjadi alat untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)