Wali Kota Malang Optimistis SiLPA 2026 Tak Sebesar 2025, DPRD Soroti Serapan Infrastruktur

MALANG (Lentera) - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat optimistis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2026 tidak akan sebesar tahun sebelumnya.

Hal ini disampaikan Wahyu, usai DPRD Kota Malang menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program, terutama serapan belanja infrastruktur yang hingga kini belum optimal.

"Tidak, saya optimis juga tidak akan sebesar seperti kemarin," ujar Wahyu, Selasa (15/9/2026).

Sebagai informasi, SiLPA APBD 2025 Kota Malang tercatat sekitar Rp303 miliar. Menurut Wahyu, besarnya SiLPA pada 2025 salah satunya dipengaruhi adanya regulasi yang membuat sejumlah porsi anggaran tidak dapat dijalankan sepenuhnya sesuai rencana.

Dijelaskannya, salah satu persoalan pada tahun sebelumnya berkaitan dengan porsi anggaran yang seharusnya masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) guru, tetapi pada akhirnya masuk ke dalam APBD.

Untuk 2026, Wahyu meyakini kondisi tersebut tidak kembali terjadi dalam skala yang sama. Ia pun berharap SiLPA tahun ini dapat berada dalam kondisi yang relatif normal.

"Insyaallah di tahun ini untuk SiLPA kami bisa relatif normal," tegasnya.

Meski demikian, Wahyu tidak menetapkan angka tertentu sebagai target SiLPA. Menurutnya, besaran SiLPA sulit ditentukan karena turut dipengaruhi regulasi dan realisasi pelaksanaan program sepanjang tahun anggaran.

Ia menilai, tidak seluruh SiLPA harus dipandang sebagai persoalan. Sebab, sebagian SiLPA dapat muncul dari efisiensi pelaksanaan program maupun inovasi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran.

"Yang menjadi SiLPA ini kan banyak terkait dengan efisiensi, artinya terkait dengan hal yang memang menjadi satu terobosan yang nilainya tinggi tapi bisa kita efisiensikan. Akhirnya bisa jadi SiLPA," jelas Wahyu.

Namun, di sisi lain, DPRD Kota Malang tetap menaruh perhatian terhadap realisasi belanja daerah hingga memasuki penghujung tahun anggaran.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, kekhawatiran mengenai potensi SiLPA besar muncul karena masih terdapat sejumlah program yang realisasinya belum optimal.

Menurut Amithya, salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian adalah pembangunan infrastruktur. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, rendahnya angka realisasi pada sektor tersebut salah satunya berkaitan dengan mekanisme pembayaran pekerjaan yang dilakukan secara termin.

"Kalau yang disampaikan kepada kami, karena memang mekanisme pembayarannya termin. Sehingga realisasinya terlihat sedikit sekali," kata Amithya.

Karena itu, legislatif berharap rendahnya realisasi tersebut memang disebabkan persoalan teknis dalam mekanisme pembayaran, bukan karena program atau pekerjaan yang belum dikerjakan.

"Harapan kami, ini memang betul-betul karena persoalan teknis, bukan karena persoalan tidak dikerjakan. Tapi hanya karena persoalan teknis mekanisme pembayaran saja," ujarnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini menegaskan, DPRD akan memantau perkembangan pelaksanaan program setelah pembahasan APBD disahkan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan program yang telah menjadi prioritas dalam APBD benar-benar dapat dilaksanakan selama sisa waktu tahun anggaran.

Terlebih, menurutnya, konstruksi APBD Kota Malang telah disusun berdasarkan skala prioritas. Tidak ada penambahan anggaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan prioritas program. "Tidak ada kemudian yang, 'Oh, buang ke sini saja,' tidak ada. Semuanya sudah by priority," tegasnya.

Dengan waktu efektif sekitar 3 bulan tersisa hingga akhir tahun anggaran, DPRD meminta pelaksanaan program dapat dipercepat, khususnya program yang hingga kini realisasinya masih rendah. "Kami berharap itu bisa dilaksanakan dengan baik selama sisa tiga bulan efektif ini," pungkas perempuan yang akrab dengan sapaan Mia.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais