SURABAYA (Lentera) – Pengentasan kemiskinan di pedesaan Kabupaten Tuban tak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ony Setiwan, menekankan pentingnya memperkuat ekonomi lokal agar masyarakat memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Ony menyebut sektor pertanian, perikanan, dan UMKM perlu mendapat intervensi melalui pendampingan digital serta kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyerapan tenaga kerja lokal melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) juga dinilai penting agar warga miskin mendapatkan penghasilan langsung dari proyek desa.
"Solusi utama yang mendesak diterapkan mencakup tiga pilar utama. Yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berbasis pemberdayaan ekonomi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar," ungkap Ony, Minggu (4/10/2026).
Menurut Pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban tersebut, penguatan ekonomi lokal harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat prasejahtera melalui program perlindungan sosial yang tepat sasaran.
"Pengurangan beban pengeluaran warga desa dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, hingga BLT Dana Desa. Selain itu, akses layanan dasar seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), optimalisasi Posyandu untuk pencegahan stunting, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) wajib dijamin oleh pemerintah," jelasnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu juga menilai keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi tani harus dioptimalkan sebagai motor penggerak ekonomi warga. Penguatan tersebut perlu ditopang pembangunan infrastruktur yang dapat membuka akses distribusi dan pasar bagi hasil produksi masyarakat desa.
"Pembangunan infrastruktur penghubung, seperti akses jalan desa, penerangan, hingga jaringan internet, juga perlu dipercepat untuk melancarkan distribusi hasil bumi dan membuka peluang pasar baru bagi potensi desa di Tuban," pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)