MALANG (Lentera) - Keterbatasan APBD membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggandeng dunia usaha untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat terdampak bencana di Kota Malang.
"Kalau bicara pasca bencana, anggarannya melekat di perangkat daerah masing-masing. Di BPBD itu hanya sampai dengan mengkaji kebutuhan pascabencana. Hasil kebutuhan itu kami masukkan ke TAPBD, nanti di situ terpetakan perannya perangkat daerah. Tapi itu prosesnya panjang," ujar Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Heru Mulyono, ditemui pada Rabu (7/10/2026).
Karena itu, Pemkot Malang mencoba membuka jalur lain melalui keterlibatan dunia usaha. Salah satunya dengan menggandeng Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah terbentuk di Kota Malang.
Heru mengatakan, melalui forum tersebut, pemerintah dapat menyampaikan kebutuhan penanganan pasca bencana yang dapat didukung melalui program TSP perusahaan.
"Untuk shortcut-nya, penanganan segera pascabencana, maka kami menggandeng dunia usaha," katanya.
Salah satu kebutuhan yang tengah ditawarkan kepada dunia usaha adalah penanganan tebing sungai di Kelurahan Bareng. Kawasan tersebut disebut kerap mengalami banjir sehingga diperlukan upaya penguatan tebing untuk mengurangi risiko.
Heru mencontohkan, BPBD telah memiliki material tertentu seperti kawat, tetapi kebutuhan batu maupun tenaga pengerjaan belum tersedia. Kebutuhan tersebut kemudian dapat ditawarkan kepada dunia usaha melalui Forum TSP.
Meski demikian, menurutnya, BPBD tetap memiliki anggaran yang digunakan untuk kebutuhan darurat. Anggaran tersebut antara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
Heru menyebut dukungan tersebut dapat berupa makanan siap saji, sembako hingga kasur bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Di kami ada, anggaran darurat saja. Contohnya, kami punya anggaran untuk memberikan makanan siap saji, tatkala memang masyarakat perlu makan minum, kami support sembako. Kemudian kalau butuh kasur, kami support seperti itu," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menilai keterlibatan dunia usaha dapat membantu mempercepat proses pemulihan. Sebab, apabila hanya mengandalkan pembiayaan melalui APBD, terdapat tahapan dan prosedur yang harus dilalui sebelum penanganan dapat dilakukan.
Wahyu menambahkan, banjir menjadi salah satu perhatian utama Pemkot Malang mengingat kejadian bencana di wilayah tersebut didominasi oleh banjir. Karena itu, program yang akan dirumuskan bersama dunia usaha tidak hanya diarahkan pada aspek konstruksi, tetapi juga mencakup sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat.
"Karena dominasi kejadian di Kota Malang ini adalah banjir, kami merumuskan ada banyak langkah, termasuk juga dalam penanganan konstruksi, kemudian sosialisasi, kemudian juga terkait dengan simulasi," pungkasnya. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)