MALANG (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang resmi melantik dan mengambil sumpah 176 pegawai negeri sipil (PNS), Jumat (23/10/2026) sore. Meski demikian, Pemkot Malang masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk mengisi 3 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang hingga kini masih kosong dan dijabat pelaksana tugas (Plt.).
"176 ini meliputi JPTP, Administrator, Fungsional, dan Pengawas. Seluruh 176 PNS yang sebelumnya tertunda, mulai hari ini sudah melaksanakan tugas dengan jabatan yang baru," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
Ia menjelaskan pelantikan kali ini difokuskan pada penguatan pemerintahan di tingkat kelurahan. Menurutnya, sekitar 60-70 persen dari jabatan yang diisi berkaitan dengan kebutuhan di wilayah kelurahan.
Langkah tersebut, lanjut Wahyu, sejalan dengan usulan DPRD Kota Malang yang menekankan pentingnya peran kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan. Penguatan aparatur di tingkat tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan pengawalan program-program Pemkot Malang hingga ke masyarakat.
"Mereka ini ujung tombak untuk mengawal program Pemkot Malang," katanya.
Lebih lanjut, Wahyu mengakui masih memiliki tanggungan mengisi 3 jabatan JPTP yang masih kosong, yakni Inspektur Inspektorat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP).
"Saya minta minggu depan sudah proses lagi. Insyaallah nanti akan ada pengisian untuk yang masing kosong-kosong," ungkapnya.
Namun, Wahyu mengakui pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama membutuhkan pertimbangan tersendiri. Pemkot Malang harus memastikan pejabat yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan jabatan yang akan diemban. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)