MALANG (Lentera) -Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menjalani tes urine untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika, Senin (2/11/2026). Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bentuk komitmen pemeberantasan narkotika di institusinya.
"Hari ini anggota DPRD Kabupaten Malang melakukan tes urine untuk seluruh anggota. Kami bekerja sama dengan BNN Kabupaten Malang," ujar Darmadi, Senin (2/11/2026).
Dikatakannya, hingga pukul 14.30 WIB, sekitar 75 persen dari total 50 anggota DPRD telah mengikuti pemeriksaan. Sejumlah anggota belum hadir karena memiliki kegiatan di luar kantor.
"Kami jadwalkan untuk 50 orang anggota DPRD Kabupaten Malang. Mereka yang terlambat akan menjalani tes di Kantor BNN Kabupaten Malang," ungkapnya.
Darmadi memastikan, hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi. "Kami akan sampaikan ke masyarakat bahwa DPRD Kabupaten Malang melakukan tes urine dan hasilnya dapat diketahui masyarakat," katanya.
Disinggung terkait kemungkinan adanya anggota dewan yang dinyatakan positif menggunakan narkotika, Darmadi menyatakan pihaknya akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, ia masih menunggu laporan resmi dari BNN.
"Kami akan gunakan peraturan perundang-undangan yang ada. Tapi kami tetap menunggu laporan dari BNN Kabupaten Malang dulu. BNN Kabupaten Malang yang punya kewenangan," tutupnya.
Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Malang, Hendratmo Budi Wibowo, mengapresiasi pelaksanaan tes urine tersebut. Menurutnya, pemeriksaan di lingkungan DPRD Kabupaten Malang menjadi langkah baru dalam upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika.
"Ini baru pertama kali di DPRD Kabupaten Malang. Saya apresiasi kepada ketua dewan dan seluruh anggotanya untuk melaksanakan deteksi dini. Harapan kami, memberi teladan kepada masyarakat," tuturnya.
Ia menegaskan, hasil tes seluruh anggota DPRD akan disampaikan kepada pimpinan dewan setelah pemeriksaan selesai. Apabila ditemukan hasil positif, BNN akan menindaklanjuti melalui mekanisme rehabilitasi.
"Jika ada yang positif, karena ini deteksi dini, kami rehabilitasi lebih lanjut. Kalau sanksi hukumnya kami kembalikan ke instansi terkait," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)