TIMIKA (Lenteratoday) - Wakil Ketua DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan meminta kepada seluruh instansi pemerintahan, baik di lingkup Pemkab Mimika dan DPRD untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini disampaikan menyusul penegak hukum baik itu Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini melakukan upaya pemeriksaan, terkait dengan masalah keuangan daerah.
“Masalah pengelolaan keuangan sudah risiko untuk kita semua. Bukan hanya di lingkup pemerintahan, tapi juga di lingkup DPRD. Karenanya prinsip kehati-hatian perlu dilakukan dalam membuat sebuah kebijakan, agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” kata Jonti sapaan akrabnya kepada awak media di ruang kerjanya.http://www.seputarpapua.com
Jonti mengaku juga terkejut adanya sejumlah mantan dan oknum pejabat di lingkup Pemkab Mimika yang kini sedang diperiksa KPK.
Apalagi beberapa waktu lalu ada pertemuan KPK dengan masyarakat Mimika, serta adanya sosialisasi KPK terhadap program yang dikerjakan.
KPK sendiri, tidak hanya membidik kasus yang baru, tetapi juga kasus-kasus puluhan tahun bisa muncul di permukaan. Apalagi di beberapa daerah ada beberapa kasus yang terjadi.
“Apapun yang terjadi, kita harus menghargai proses hukum yang berlaku dan berjalan,” ujarnya.
Untuk itu, Jonti kembali mengingatkan dan menegaskan kepada semua instansi yang mengelola keuangan daerah untuk lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan.
Jangan sampai karena terlalu ceroboh membuat masalah di kemudian hari.
“Walaupun nantinya bisa melakukan berbagai macam untuk membela diri. Namun kalau sudah dipublikasikan, maka bisa mencoreng nama baik,” pungkas Jonti.(ST1)
.jpg)
