SURABAYA (Lenteratoday) – DPRD Jatim merasa khawatir terkait penyerapan anggaran tahun 2020 yang dinilai masih minim. Bahkan dikhawatirkan tidak akan mampu memenuhi target hingga akhir tahun nanti.
Banyaknya anggaran yang masih belum terserap pada tahun ini akibat dari pandemic Covid-19. Dimana kondisi ini menyebabkan pelaksanaan proyek-proyek terkendala bahkan tidak bisa terlelesaikan dan juga tertunda pelaksanaannya.
Kekhawatiran tersebut salah satunya muncul dari anggota Komisi C DPRD Jatim, Agung Supriyanto. Dia menandaskan bahwa OPD-OPD di lingkungan Pemprov Jatim minim sekali yang melakukan pengerjaan proyek karena anggarannya sudah dialihkan untuk pandemi Covid-19. Hal itu sesuai dengan realokasi atau refocusing anggaran untuk percepatan penanganan covid-19.
“Kami berharap penyerapan anggaran yang rendah ini jangan sampai berdampak pada penilaian LHP BPK menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan Disclamer,” kata politisi PAN dari dapil Tuban Bojonegoro ini, Rabu (25/11/2020).
Untuk diketahui, sampai saat ini penyerapan anggaran APBD Jatim tahun 2020 ditenggarai masih rendah dikisaran 60 % dari total belanja daerah sebesar Rp 34,785 triliun. Lambatnya penyerapan anggaran ini sudah bisa diprediksi sejak awal. Pasalnya mulai triwulan pertama, Jatim juga dilanda pandemi Covid-19 sehingga dalam semester I tahun anggaran 2020 realisasi belanja baru mencapai 36,41 persen.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elistinto Dardak menyatakan belum bisa memberikan gambaran pasti dikisaran berapa angka penyerapannya. Sebab, lanjutnya, saat ini hampir seluruh OPD tengah melakukan usaha keras untuk melakukan penyerapan anggaran.
Namun demikian, mantan Bupati Trenggalek ini memberikan gambaran bahwa pola penyerapan anggaran tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 memang membutuhkan waktu lebih lama diantaranya dalam perencanaan dan verifikasi di lapangan.
“Tapi kami tetap optimistis segala kegiatan bisa dilaksanakan dalam tempo waktuya yang sesingkat-singkatnya dalam tahun anggaran 2020,” ungkap Emil Elistianto Dardak.
Profil-profil pembayaran itu nanti, lanjut Emil akan banyak terjadi di saat penghujung tahun karena pengerjaan proyek-proyek sudah selesai. “Estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2020 sudah dimasukkan dalam R-APBD Jatim 2021 yakni kisaran Rp.2 triliun,” imbuhnya. (ufi)
.jpg)
