SURABAYA (Lenteratoday) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur menangani 324 konsultasi maupun pengaduan terkait Tunjungan Hari Raya (THR) 2021.
Sebanyak 324 tersebut berasal dari 55 desk pengaduan yang telah disediakan. "Dari 324, besok akan dimulai jikalau ada hal hal yang masih harus dikomunikasikan, apakah dengan yang mengadukan, apakah dengan Dewan Pengupahan, ataukah dari pengusahanya," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Senin (17/5/2021).
Khofifah menandaskan secara umum pemberian THR berjalan dengan baik dan kondusif. Untuk itu, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada seluruh buruh maupun serikat pekerja yang telah membangun komunikasi dengan baik.
"Memahami suasana hari ini, dan tentu terima kasih dengan para pengusaha, yang sudah berupaya. Memang ada 1,64 persen yang mencicil (THR), tapi alasannya adalah supaya gak mudik. Ini yang akan dikomunikasikan," tambahnya.
Terkait hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Kadisnakertrnas) Jatim, Himawan Estu Bagijo menyampaikan bahwa sejak tanggal 28 April sampai 12 Mei, pihaknya telah melayani konsultasi sebanyak 183, dan total pengaduan 141.
"Sehingga jumlahnya 324 layanan yang kami lakukan. Dari itu semua, yang banyak ditanyakan sebetulnya adalah soal cara menghitung THR dan cara pembayaran THR," tuturnya.
Dia juga menjelaskan, di antaranya juga ada konsultasi tentang THR untuk para pekerja kemitraan atau outsourcing. Yang menjadi pangkal persoalan adalah terkait jumlah THR yang dianggap tidak sesuai. Pasalnya seharusnya THR yang diberikan adalah satu kali gaji, namun berdasarkan pada akhirnya ada yang dibayar separuh.
Sedangkan perusahaan yang mencicil THR sebanyak 1,64 % dari jumlah yang mengadu, yakni 141 masalah. Kemudian, dari total 141 itu, yang masih belum membayar THR karena belum adanya kesepakatan, sebanyak 54 perusahaan. (ufi)
.jpg)
