BATU, (Lenteratoday) – Gelar aksi damai di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI), Senin, (7/6/2021) massa aksi soroti kasus dugaan tindak pidana pelecehan seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap anak di SPI.
Dua orang guru menerima rombongan perwakilan untuk berdialog di dalam sekolah. Sedangkan yang lain berada di depan pagar berorasi dengan pengeras suara. Dalam dialog tersebut, perwakilan masa aksi meminta, baik guru maupun pengurus yang lain dapat menjamin keamanan siswa yang tengah berada di asrama saat ini. Selain itu, massa aksi juga mewanti-wanti agar pengurus tidak mengintimidasi penghuni asrama lain.
Dewi Kartika, salah satu perwakilan massa aksi menjelaskan, tindakan pelecehan terhadap anak tidak bisa diterima dengan alasan apapun, meski pelaku adalah pemilik sekolah. Ia menegaskan bahwa proses hukum yang saat ini sedang berjalan harus sama-sama dikawal.
“Kami akan terus kawal, kita hormati proses hukum. Kita kawal kasus ini hingga selesai anak-anak yang diduga menjadi korban tidak merasa sendiri,” terang Dewi.
Perempuan yang juga Ketua Komisi A, DPRD Batu itu meminta agar SPI bisa kooperatif mendukung pengusutan kasus dugaan tindak pidana pelecehan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak.
Dirinya juga akan berkoordinasi dengan Pemkot Batu untuk membicarakan kondisi sekolah-sekolah yang terkesan eksklusif. Kartika menganggap SPI terkesan eksklusif sehingga kegiatan yang berada di dalam tidak begitu diketahui.
“Kami akan cari aturan-aturan di atasnya yang mengatur lembaga-lembaga pendidikan seperti ini. Sering kami jumpai sekolah eksklusif seperti ini sangat sulit akses untuk masuk. Maka dari itu, akan kami bahas dengan seksama,” paparnya.
Kartika mengingatkan, meskipun kewenangan SMA berada di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, namun bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh tahu. Justru pemerintah daerah harus mengetahui seluk beluk di dalamnya, sejauh masih dalam koridor perundang-undangan.
“Bagaimanapun juga sekolah ini ada di Kota Batu dan membawa nama Kota Batu,”tegasnya.(ree)
