JAKARTA (Lenteratoday) -Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta jajarannya di Kementerian Sosial untuk memprioritaskan layanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti gelandangan, pengemis atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Arahan tersebut ditekankan untuk pelayanan kebutuhan dasarnya, meningkatkan inisiatif dan bersikap proaktif dalam melaksanakan tugas dan tidak terkendala dengan batasan tugas dan tanggung jawab kelembagaan, meski PPKS dalam pelayanan kebutuhan dasarnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
“Tidak mungkin kita diam saja, ada lansia telantar di sana, ada ODGJ di sana diam saja. Masak kita mau diam saja. Wong namanya kita ini Kementerian Sosial, yang sudah diamanatkan untuk menangani orang telantar, orang disabilitas,” kata Risma dalam keterangannya saat memberikan arahan pada Rakornis Program Direktorat Jenderal Rehsos Tahun 2021 di Ruang Rapat Utama Kemensos RI, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Risma menyampaikan bila memang regulasi mengatur pelayanan kebutuhan PPKS merupakan kewenangan lembaga lain, Mensos menekankan agar pelayanan kebutuhan PPKS menjadi prioritas.
Namun, katanya, tindakan terhadap PPKS juga tetap dibarengi dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dia meminta agar jajarannya terus melakukan komunikasi intens demi tercapainya visi tersebut.
Pada kesempatan itu, Mensos juga menekankan kebijakan untuk balai besar/balai/loka rehabilitasi sosial tidak hanya fokus pada satu klaster, tetapi semua klaster rehabilitasi sosial, mulai dari anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan napza serta tuna sosial dan korban perdagangan orang.
Mensos mengarahkan untuk memetakan kebutuhan pelaksanaan layanan multifungsi, yaitu man (sumber daya manusia), money (anggaran) yang perlu disiapkan untuk memberikan layanan kepada penerima manfaat, method (metode), yaitu cara untuk memberi layanan kepada berbagai klaster rehabilitasi sosial dan fasilitas berupa peralatan untuk memberi layanan kepada penerima manfaat. (Ant)
.jpg)
