SURABAYA (Lenteratoday) - Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak memastikan pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tidak akan molor. Sebab, pembahasannya sudah dijadualkan setelah pengesahan Raperda Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang dilakukan malam ini (13/8/2021).
Hal ini menjawab ke khawatiran beberapa pihak, sebab hingga Agustus 2021 Pemprov Jatim belum membahas rencana perubahan APBD 2021 termasuk didalamnya soal rencana recofusing anggaran untuk Covid-19. Padahal, tahun tahun sebelumnya, pembahasan perubahan APBD biasanya sudah dilakukan sejak awal Agustus dan disahkan selambatnya awal September.
“Terkait ada kesan seakan-akan pembahasan PAK ini molor, sebenarnya bukan molor. Tetapi ada beberapa legalitas politisi yang belum diselesaikan yang menjadi landasan untuk menuju pembahasan PAK,” terang Sahat Simanjuntak, Jumat (13/8/2021).
Sementara untuk pembahasan PAK barus menunggu penetapan Perda perubahan RPJMD. Kemudian dilakukan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan breakdown dari RPJMD.
Baru setelah pembahasan RKPD akan dilakukan pembahasan PAK. Proses PAK sendiri diawali dengan penyampaikan KUA-PPAS disusul Nota Keuangan Gubernur. “Setelah itu pembahasan di komisi komisi dan seterusnya hingga penetapan P-APBD 2021,” jelas Sahat yang juga Sekretaris DPD Golkar Jatim ini.
Karenanya, Sahat memastikan pembahsan P-APBD Jatim 2021 tidak terlambat dan masih on the track. Cuman Sebenarnya PAK ini yang berkepentingan adalah eksekutif, karena yang mengajukan adalah eksekutif, sehingga DPRD Jatim hanya menanti. Perubahan itulah yang nantinya akan dibahas DPRD Jatim. "Kalau mereka tdak memanfaatkan waktu yang ada, ya mereka sendiri yang rugi," ungkap Sahat.
Wakil rakyat yang sudah 3 periode menjadi anggota DPRD Jatim ini menceritakan, bahwa pembahasan PAK APBD Jatim juga pernah dibahas di bulan September. Karena saat itu pada masa transisi anggota DPRD yang lama ke yang baru (hasil pemilu pilleg) yang dilantik pada 30 Agustus.
“Dan begitu dilantik anggota dewan yang baru ini langsung membahas PAK APBD pada bulan September. Jadi ini masih pada batas waktu yang normal," kata politisi dengan latar belakang praktisi hukum dan Dewan Penasehat KBPP Polda Jatim ini. (ufi)
.jpg)
