
Surabaya - Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa mengajak pada seluruh staf dan kepala OPD untuk salingbersinergi dan membentuk orkestrasi. Menurutnya, orkestrasi ini penting untukbisa mereduksi ego OPD. Hal itu disampaikan Gubernut saat menimpin apel diPemprov Jatim, Senin (17/2/2020).
Gubernur yang akrab dengansapaan Khofifah ini menandaslan bahwa apel yang dilakukan pada tanggal 17 .tiapbulannya ini menandaskan bahwa apel ini merupakan salah satu media untuk bisa saling berinteraksi denganseluruh staf dan kepala OPD. Melalui konsolidasi ini maka akan terciptasinergitas yang makin baik dalam membangun orkestrasi Pemprov Jatim.
Khofifah menjelaskan, pertemuansecara kualitatif melalui apel meski satu sebulan sekali ini akan bisameningkatkan keberseiringan dan keberseringan dalam berinteraksi. Utamanya,dalam merespon adanya Perpres No. 80/2019 sebagai bentuk sebuah reward bagi masyarakat Jatim di bawah koordinasi PemprovJatim. Dimana, dalam lampiran Perpres tersebut terdapat 218 proyek strategisnasional, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp. 294 Triliun.
“Saya harapkan segala halterkait Perpres No. 80/2019 bisa sampai ke semua lini di lingkup Pemprov Jatim,dimana ada 218 mandat proyek yang sangat strategis. Untuk itu, dibutuhkan kerjakeras dan bergandengan tangan di semua lini,” ungkap orang nomor satu di Jatimini.
Khofifah menambahkan, salahsatu proyek strategis nasional tersebut yaitu pembangunan kawasan wisata BromoTengger Semeru (BTS). Dimana, koordinasinya tidak cukup hanya dengan KementrianPariwisata maupun Dinas Pariwisata daerah, tapi juga harus dengan kepala suku,adat, budaya juga kepala daerahpenyangga BTS. Selain itu, juga dibutuhkan koordinasi dengan perhubungan baikdi lingkup dinas hingga ke kementerian.
“Betapa sinergitas dalamorkestrasi itu menjadi sebuah kebutuhan hari ini. Misalnya dalam pembangunanproyek BTS tidak ada Disbudpar, tapi juga sinergi para bupati di wilayah BTS,serta para tokoh adat, tokoh budaya untuk mempertahankan kearifan lokal,” urai mantan Menteri Sosialini.
Selain itu, Khofifah meminta,kepada seluruh pimpinan OPD khususnya yang mengurusi bidang perizinan untukmengecek seluruh proses perijinan yang ada. Utamanya, untuk menindaklanjutisalah satu dari 5 program prioritas Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Aminyaitu penyederhanaan regulasi.
Untuk itu, jika terdapat prosesperizinan yang macet atau lama maka supaya dicek bagian mana yang memperlama.Dan jika diperlukan, bisa menyiapkan tim untuk bisa memberikan konsultasititik-titik mana yang harus dilengkapi persyaratan dan kualifikasinya.
“Sayaminta kepada seluruh pimpinan OPD untuk mengecek bagian perizinan yang mampet,tolong dililhat apa penyebabnya.Sehingga, ketika ada mampetnya dalam proses investasi dan perijinan maka sudahterdapat solusi yang sudah disiapkan,” tegas Khofifah.
Diakhir, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini berpesan, dalam membangunsinergitas dalam orkestrasi ini harusmengutamakan kecepatan, ketepatan dankecermatan. Hal ini penting dilakukan, karena jika tidak cepat maka kita bisa terlewat.Terlebih, pada era kompetisi sekarang ini untuk bisa mengetahui kekuatan yangdimiliki lingkungan sekitar (surrounding) yang terukur dengan baik.
Namundemikian, dalam implementasi dibutuhkan kolaborasi yang ditunjang denganekosistem untuk bisa membangun suprasistem yang bisa mensupport sistem dan subsistem di dalamnya.
“Sayarasa ini menjadi bagian dari kebutuhan pemerintahan di tingkat manapun.Bagaimana, mereka bisa berseiring dengan private sector, dan secara vertikaldengan kabupaten/kota, dan keatas dengan berbagai kementrian termasukDirektorat Jenderal,” pungkas Khofifah. (ufi/adv)