
JAKARTA (Lenteratoday) -Kementerian Luar Negeri menyatakan jika pemerintah Arab Saudi telah membuka pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah untuk jemaah Indonesia.
Tidak dijelaskan mengapa Kemenlu sampai mengirim 'surat cinta' kepada pihak media. Di dalam aturan tersebut, dicantumkan syarat jemaah harus sudah vaksin dan melaksanakan karantina untuk jemaah tertentu.
"Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan," tulis Kemenlu.
Berikut pernyataan lengkap dari Kemenlu seperti dikutip dari website resminya (Selasa, 12/10/2021):
Rekan-rekan media yang saya hormati,
Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, baik pada level Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan dan juga Menteri Agama, dan dengan perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia yang semakin baik, maka Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2021, telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jamaah umroh Indonesia.
Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umroh.
Teman-teman,
Di dalam nota diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah.
Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.
Rekan-rekan media yang saya hormati,
Tentunya kabar baik ini akan kita tindaklanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya.
Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Kerajaan Saudi Arabia mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Saudi Arabia yang baru ini.
Saya sendiri telah melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Pak Menteri Kesehatan maupun dengan Pak Menteri Agama.
Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa pertemuan saya terakhir dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia terjadi di sela-sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York.
Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terimakasih (*)
Sumber: website Kemenlu
Editor: Arifin BH
Berita terkait: Diplomasi RI-Saudi Matangkan Upaya Keberangkatan Jemaah Umrah