Presiden Minta Anggaran Kerja Kementerian Rp 40 T untuk Penguatan Daya Beli Masyarakat

Bogor - Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar penggunaan anggaran kerja kementerian dapat diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi global virus corona. Hal itu disampaikan dalam rapat melalui telekonferensi Kabinet Indonesia Maju, Senin (16/3/2020).

Presiden mengungkapkan bahwa salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menahan alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan perjalanan dinas maupun pertemuan-pertemuan yang harus dikurangi di saat adanya wabah tersebut.

"Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu sehingga anggaran yang ada itu diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, buruh, petani, nelayan, pekerja, dan usaha mikro dan kecil," ujarnya.

Presiden menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, terdapat alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp 40 triliun dari paket-paket perjalanan tersebut yang nantinya dapat diarahkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendasar.

"Ini ada kurang lebih Rp 40-an triliun yang segera nantinya bisa dialirkan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, baik itu petani, nelayan, pekerja, buruh, usaha mikro dan kecil. Saya kira arahnya ke situ," tutur Presiden.

Selain itu, program dana desa yang telah berjalan beberapa tahun belakangan juga diminta oleh Presiden agar menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya yakni dengan memprioritaskan anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun bagi program-program padat karya atau produktif di desa-desa.

Presiden juga mengingatkan masalah PKH (Program Keluarga Harapan) tahap kedua. Dia meminta agar segera dimulai serta jika memungkinkan bisa menambah besaran PKH, sehingga akan memperkuat daya beli masyarakat. (fa)