Surabaya - Melihat penyebaran virus corona (Covid-19) yang cukup cepat, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono meminta pada pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas dan lockdown.
Hal itu harus dilakukan sebagai upaya memprioritaskan penangan penghentian penyebaran virus corona. Mengingat, corona merupakan virus yangg sangat berbahaya, khususnya bagi orang yang tidak memiliki kekebalan tubuh yang prima, seperti orang tua berusia diatas 70 tahun dan orang dewasa yang mempunyai riwayat penyakit.
Artono menandaskan, tindakan tegas tersebut bisa dilakukan masing-masing kepala daerah terhadap krumunan orang banyak agar rantai penyebaran tidak semakin luas. "Keadaan ini sangat membahayakan, karena masyarakat masih berhubungan satu sama lain , terutama di lingkungan kerja, sehingga kalau salah satu ada yg kena maka, teman kerja lainnya akan tertular dan akan terbawa ke daerah dimana pekerja teraebut tinggal. Keadan semakin parah dan menyebar luas,"ditambahkan politisi asal PKS dalam realesenya, Rabu (25/3/2020).
Dia menambahkan, Pemerintah daerah harus nemikirkan keselamatan rakyatnya, serta bersama sama mengawal intruksi dari pemerintah pusat. Bila perlu, tandas politisi dari PKS ini, harus dilakukan lockdown di wilayah tersebut.
Memang, lanjutnya, kebijakan tersebut membutuhkan biaya mahal, karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan pemerintah harus membackup. "Toh uang APBN/APBD adalah uang rakyat, biar sekali kali rakyat bisa langsung menikmatinya," tegasnya.
Selain itu, pria yang juga pengusaha ini juga menegaskan bahwa Pemprov Jatim harus mengutamakan rapid tes covid-19 kepada dokter, perawat dan tenaga medis, termasuk keluarga mereka. Sebab, merekalah yang sekarang ini berjuang membantu masyarakat yang sudah ODP, PDP maupun yang terjangkit. "Mudah-mudahan mereka sebagai garda terdepan mendapat perlindungan dari Allah SWT," katanya.
Dia juga meminta Pemprov Jatim untuk menggunanakan aset miliknya yang sudah memiiliki kamar kamar, seperti hotel yang di tangani oleh BUMD dan gedung pelatihan yang ada di Pandaan milik pemprov untuk digunakan sebagai tempat perawatan. Mengingat jumlah rumah sakit rujukan yang disediakan Pemprov Jatim sudah overload. Hal ini agar tidak bercampur dengan pasien biasa.
Seperti diketahui, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memberikan pernyataan pers untuk update data kasus COVID-19 di Jatim. Hingga 24 Maret 2020 pukul 18.00 WIB, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) ada 2003 orang, 142 orang pasien dalam pengawasan (PDP) dan 51 positif Covid-19.
Gubernur merinci 10 orang baru tambahan positif itu terdiri dari 5 orang Magetan, 2 Surabaya, 2 Sidoarjo dan 1 Kota Malang. Untuk yang positif 51 orang di Jatim itu terdiri dari 31 dari Surabaya, 6 dari Malang, 8 dari Magetan, 5 dari Sidoarjo dan 1 Kabupaten Blitar.
Dari data tersebut, ada dua pasien yang meninggal, yakni 1 di Malang dan 1 di Surabaya. "Dari 51 pasien yang positif ini, Alhamdulillah ada 5 pasien yang sudah terkonfirmasi negatif. Artinya, mereka sudah sembuh. Satu dari RSU Saiful Anwar Malang dan empat dari RSUD dr Soetomo Surabaya," tuturnya. (ufi)
.jpg)
