Blitar - Setelah ada keputusan pelaksanaan Pilkada serentak, termasuk Pilbup Blitar pada 9 Desember 2020 mendatang. Anggaran pesta demokrasi 5 tahunan sebesar Rp 66 miliar tersebut, dipastikan aman tidak terkena realokasi dan siap digunakan.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti jika pemerintah pusat sudah menginstruksikan agar anggaran Pilkada 2020 di setiap daerah penyelenggara, tidak direalokasi untuk percepatan penanganan Covid-19. "Karrna tidak direalokasi, maka anggaran untuk pilkada 2020 di Kabupaten Blitar dipastikan aman," ujar Khusna, Kamis (4/6/2020).
Dijelaskan Khusna anggaran berbentuk dana hibah yang diberikan pemkab kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 itu, dituangkan dan disetujui pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2019. "Rinciannya untuk KPU senilai Rp 52,1 miliar dan untuk Bawaslu Rp 14 miliar total sekitar Rp 66 miliar sekian," jelasnya.
Diungkapkan Khusna, dengan adanya keputusan waktu pelaksanaan Pilkada 2020 ini, pihaknya siap mencairkan anggaran sesuai aturan mekanisme dan tahapan yang ada.
Sesuai mekanisme pencairan dilakukan 3 tahap, pertama 14 hari setelah APBD ditetapkan sebesar 40 persen, kedua 50 persen 4 bulan sebelum pelaksanaan dan ketiga 10 persen yakni 1 bulan sebelum pelaksanaan ungkapnya.
Persetujuan anggaran untuk KPU Kabupaten Blitar sebesar Rp 52,1 miliar tersebut mendekati dengan jumlah pengajuannya yakni Rp 53 miliar sekian.
Seperti dikatakan Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Teknis, Nikmatus Sholihah bahwa pihaknya sudah mengajukan anggaran sesuai PKPU maupun aturan keuangan yang ada di KPU, serta disesuaikan dengan Standar Biaya Minimal (SBM) di Kabupaten Blitar. (ais)
.jpg)
