PALANGKA RAYA (Lenteratoday) –Untuk enangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang semakin meningkat belakangan ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik yang ada di tingkat provinsi, kota, antar kabupaten, hingga kelurahan dan RT/RW.
“Karena ini menyangkut konteks kebencanaan, apalagi saat ini sudah berstatus tanggap darurat, kita tidak bisa mengatasinya sendirian, tentu harus melibatkan semua pihak," papar Pj Walikota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan Akibat Dampak El Nino, di Aula Jayang Tingang, Jumat (6/10/2023).
Ia melanjutkan, dengan adanya El Nino yang diperkirakan akan berlangsung cukup lama ini, tentu banyak hal yang masih menjadi PR bagi Pemkot. Selain memadamkan api di hotspot-hotspot yang ada, juga harus menjaga lahan-lahan yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, agar terhindar dari kebakaran.
Hera menuturkan, ini bukanlah hal yang mudah, karena kendala yang ditemui antara lain yaitu kesulitan sumber air untuk daerah- daerah yang sulit dijangkau mobil tangki.
"Inilah mengapa kita perlu berkolaborasi, namun demikian kami tetap berusaha melakukan berbagai sosialisasi serta pengawasan,” jelasnya.
Hera menekankan bahwa pengawasan sangat penting agar masyarakat tidak membakar lahan. Inilah yang kedepannya harus diupayakan secara maksimal, agar tidak ada sumber api baru yang muncul.
Terkait anggaran, ia menambahkan, Pemkot sudah mengantisipasi dengan dana BTT. Dana BTT ini sebenarnya tidak hanya untuk Kahurtla, tapi juga untuk bencana lainnya seperti banjir. Dana ini sewaktu-waktu bisa digeser ke dinas terkait, dalam hal ini ke BPBD.
"Dana yang ada di BPBD dianggarkan untuk kebencanaan sekitar 10 miliar, selain itu Pemkot masih memiliki cadangan dana tak terduga,” terangnya.
Kemudian terkait potensi hujan buatan untuk Kota Palangka Raya, Pemkot setempat akan engapresiasi jika ada pihak yang bisa melakukan upaya tersebut. Karena untuk melakukannya memerlukan teknik dan teori tertentu yang bukan kewenangan Pemkot, karena tidak memiliki teknologi untuk menciptakan hujan buatan.
"Hal ini menjadi kewenangan pihak BMKG atau pihak lain terkait, yang memiliki teknologi untuk merekayasa cuaca,” pungkasnya (*)
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
.jpg)
