PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto, menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya agar mencari terobosan baru dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur, yang didasari keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan luasnya wilayah kota.
Terkait hal ini, ia mengusulkan dua solusi utama. Usulan pertama yaitu mengubah status kelurahan menjadi desa. Jika ini terealisasi, maka akan ada penambahan anggaran awal untuk pembangunan infrastruktur.
“Terobosan baru harus diupayakan oleh Pemkot Palangka Raya guna mendapatkan dana lebih yang ditujukan untuk menunjang pembangunan infrastruktur,” papar Sigit, Rabu (31/7/2024).
Usulan kedua, dengan melobi Pemerintah Pusat agar meningkatkan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kota Palangka Raya.
“Pemkot harus aktif melobi, karena jika hanya menerima dari Pemerintah Pusat akan sulit untuk berkembang secara maksimal,” ucapnya.
Legislator yang menjabat sebagai Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalteng ini menekankan pentingnya untuk menyampaikan kondisi riil Kota Palangka Raya kepada Pemerintah Pusat.
Kondisi ini antara lain dapat terlihat masih adanya daerah di Kota Palangka Raya yang belum tersambung infrastrukturnya, seperti di Kecamatan Rakumpit dan Danau Tundai.
“Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan Kota Palangka Raya dapat mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Reporter : Novita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
