KEDIRI (Lenteratoday) - Ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Petani Puncu Makmur, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri ngluruk Kantor Pemkab Kediri, Jumat(23/8/2024). Kedatangan mereka menuntut redistribusikan lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 240 hektare, yang kini masih dikuasai dua perusahaan perkebunan.
Mereka datang sambil membentangkan banner dan poster kertas, bertuliskan berbagai tuntutan mereka. Selain itu, mereka juga menolak perpanjangan kontrak HGU oleh dua perusahaan perkebunan.
"Kami dari paguyuban petani Puncu Makmur, menolak perpanjangan kontrak HGU dari PT Mangli Dian Perkasa (MDP) dan PT Karunia Rejeki Abadi (KRA). Kami juga meminta lahan seluas 240 hektare segera resdistribusikan ke petani kecil yang ada di kawasan Puncu," kata Ketua Paguyuban Tani Makmur Puncu, Mariyono,.
Warga menolak perpanjangan HGU tersebut, karena PT MDP sudah melakukan alih fungsi menjadi pertambangan dan untuk menanam tebu, nanas, kayu Jabon dan kayu abasa.
"Padahal izin HGU itu untuk menanam kopi dan cengkeh, dampaknya bagi masyarakat sekitar sangat besar. Karena masyarakat tidak mendapat kompensasi, dibandingkan dengan dulu saat ditanami kopi dimana masyarakat bisa dipekerjakan di perkebunan kopi itu," imbuhnya.
Dijelaskan Mariyono ada sekitar 600 orang petani, yang menginginkan lahan itu di resdistribusikan. Bila lahan tersebut sudah dikuasai petani, maka lahan tersebut akan ditanami tanaman produktif.
"Kami sebagai rakyat Indonesia, juga berhak mendapatkan tanah itu," tandasnya.
Sementara itu, Camat Puncu, Firman Tappa yang menemui warga dan menjelaskan, bahwa Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana sedang tidak ada di tempat. Namun penjelasan camat tersebut tidak diindahkan warga. Warga ngotot untuk menemui Bupati Kediri.
Reporter: Gatot Sunarko/Editor: Ais
.jpg)
