JAKARTA (Lentera) - Adanya aparat yang terlibat dalam peredaran narkotika masih terjadi. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengakui masih menemukan keterlibatan mereka.
“Kami terus memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan narkoba, termasuk oknum aparat, dan berupaya melemahkan hubungan mereka dengan bandar,” kata Kepala BNN, Marthinus Hukom, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/5/2025).
Untuk itu, lanjut Marthinus dilansir dari tempo, yang perlu ditekankan dan dikuatkan adalah intelijen, hal ini menjadi kunci dalam mengungkap dan memutus relasi antara pengedar dengan pelindung di lapangan. BNN kini menempatkan agen intelijen di jalur-jalur rawan, dari pesisir timur Sumatera hingga Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Marthinus juga mengungkap kendala pelaksanaan tugas BNN, termasuk minimnya dukungan anggaran dan belum optimalnya koordinasi antar-lembaga. Marthinus meminta dukungan politik dari DPR agar kerja-kerja pemberantasan narkoba tak terhambat.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto menekankan pentingnya kolaborasi antar-instansi, termasuk Bea Cukai, TNI, dan BIN, yang menurutnya menjadi kunci keberhasilan BNN selama ini. Ia berharap sinergi ini dapat terus diperkuat.
"Apresiasi untuk BNN sebagai pengarah dan pengendali dalam kaitan peredaran penyalahgunaan narkotika. Ini dipertahankan dan ditumbuh kembangkan agar ke depan Indonesia bisa bebas dari narkotika," ujarnya.
Lebih lanjut, Rikwanto meminta BNN memberikan gambaran skala pencapaian pemberantasan narkoba saat ini, dengan membandingkannya dengan kerugian negara akibat judi online yang mencapai ratusan triliun rupiah. Menurutnya, jika dibandingkan dengan adanya judi online, uang yang keluar dari Indonesia Rp300 triliun dalam angka judi online. Bahkan, jika tidak dicegah bisa sampai Rp1.000 triliun.
“Nah kinerja BNN ini bagaimana capaian sekarang dan bagaimana kalau andai kata tidak bekerja maksimal apa yang terjadi dengan Indonesia ini terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika? Biar kita bisa dapat gambaran tentang bahayanya narkotika itu pada bangsa dan negara ini," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Isu krusial lain yang diangkat Rikwanto adalah peredaran narkotika di dalam rumah tahanan (rutan). Ia menyebutkan bahwa rutan kerap kali menjadi tempat peredaran dan bahkan semacam "sekolah" bagi pengguna narkoba. Ia meminta BNN untuk fokus membersihkan rutan dari praktik-praktik tersebut. “Sekolah” ini menjadi wilayah paling aman dari pengedar dan pengguna narkotika.
“Bahkan dia bisa pesan bebas di situ. Saya nggak menyalahkan Rutan-nya. Tapi kenyataannya demikian. Bahkan salah satu Rutan di mana pun itu berada saya enggak sebutkan. Ada lab-nya di situ pembuat narkotika lagi. Coba fokus Rutan itu clear dari narkotika," ungkapnya dilansir dari parlementaria.
Rikwanto juga menyoroti keterbatasan personil, sarana prasarana, dan anggaran yang dihadapi BNN. Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih besar mengingat besarnya ancaman narkoba terhadap bangsa dan negara. Ia meminta BNN untuk memberikan gambaran konkret mengenai dampak negatif jika penanganan narkoba tidak dilakukan secara maksimal.
Karena itu, ia mendorong agar BNN memiliki target pengurangan kasus narkotika. Selayaknya kasus judi online yang telah membawa Rp300 triliun uang masyarakat ke Kamboja, tetapi jika tidak ditangani makan bisa Rp1000 triliun hilang ke negara tersebut.
“Nah BNN mesti bisa beri gambaran itu. Jadi, Pemerintah terdorong melihat ancaman sangat besar. Sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Sehingga kita harus serius ini. Personilnya, anggarannya, fasilitasnya," jelasnya.
Terakhir, Rikwanto menyinggung pentingnya memperketat kerja sama internasional dalam memberantas jaringan narkoba lintas negara. "Jangan sampai kita mencegah, memberantas. Tapi produsen di negara-negara tersebut jalan terus,"pungkasnya. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
Berbagai Sumber
