JAKARTA (Lentera) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan anggaran sebesar Rp16,10 triliun untuk tahun 2026, guna memperkuat ketahanan dan memastikan program bantuan pangan nasional serta stabilisasi harga berjalan lebih terencana.
"Usulan tersebut mencakup tambahan anggaran Rp16,02 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan di tahun 2026 sebesar Rp79.425.015.000," kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dikonfirmasi di Jakarta mengutip Antara, Sabtu (12/7/2025).
Dia menegaskan pentingnya penganggaran sejak awal tahun, agar pelaksanaan program tidak lagi bersifat reaktif. Usulan anggaran itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Selama ini, pengajuan anggaran untuk program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kerap dilakukan setelah kondisi di lapangan terjadi, sehingga membutuhkan waktu dalam proses eksekusinya.
"Idealnya program seperti SPHP ini sudah dianggarkan dari awal. Misalnya, berapa stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah yang bisa langsung dikeluarkan," jelas Arief.
Arief mengungkapkan untuk kebutuhan stabilisasi harga dibutuhkan sekitar 1,5 juta ton beras per tahun. Sementara untuk bantuan pangan, kebutuhan per bulan bisa mencapai 180.000 ton, sehingga perencanaan yang matang sangat dibutuhkan.
Menurutnya, dengan anggaran yang disusun dari awal intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Misalnya, lanjut Arief, harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran.
"Tugas kami menyampaikan usulan terbaik. Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan," tambahnya.
Terkait mekanisme peruntukan SPHP, Arief menegaskan stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog harus digerakkan untuk menjaga harga tetap stabil. Stok beras Bulog per 10 Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton, angka itu sangat cukup untuk melakukan intervensi stabilisasi.
“SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah, dan kalau ada bencana stok itu juga harus siap,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto dalam RDP tersebut menilai usulan anggaran Bapanas akan sangat strategis, dalam memperkuat ketahanan pangan nasional ke depan.
“Besar harapan kami agar anggaran ini benar-benar mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Titiek.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
