SURABAYA (Lentera) — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur (Jatim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan pengawasan berkala pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Katim, Hari Yulianto, menegaskan langkah itu ubtuk memastikan implementasi program tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
“Kami akan mengawal penuh pelaksanaannya dan jangan sampai ada penyimpangan,” ungkap Hari Yulianto , Selasa (16/7/2025).
Sekolah Rakyat, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berkualitas. Dari 63 Sekolah Rakyat secara nasional, 19 di antaranya berada di Jawa Timur. Pada tahap pertama (1A), sebanyak 12 sekolah telah resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dengan melibatkan 1.183 siswa, 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan.
“Fokus utama dari Sekolah Rakyat adalah kelompok paling miskin dalam DTSEN, terutama yang putus sekolah dan tidak tercatat dalam Dapodik,” jelas pria yang akrab disapa Hari Keceng ini.
Sekolah-sekolah tersebut tersebar di berbagai daerah seperti Batu, Malang, Lamongan, Banyuwangi, Pasuruan, hingga Surabaya, mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA. Tahap kedua (1B) dijadwalkan beroperasi akhir Juli 2025 dengan tambahan tujuh sekolah, sehingga total 19 sekolah akan melayani 1.225 anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
Hari Keceng yang juga Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini mengingatkan agar pelaksanaan di lapangan dilakukan secara selektif dan benar-benar menjangkau anak-anak yang belum tersentuh pendidikan formal.
“Pelaksanaan di lapangan harus selektif dan tepat sasaran. Harus benar-benar yang belum tersentuh pendidikan formal. Ini perlu dicermati semuanya. Jangan sampai asal-asalan dalam pelaksanaannya,” lanjutnya.
Ia menambahkan, agar visi besar pendidikan yang membentuk karakter dan keterampilan siswa benar-benar terwujud, maka pengawasan terhadap Sekolah Rakyat harus dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak.
“Pendidikan yang diberikan harus mampu membentuk karakter dan membekali siswa dengan wawasan serta keterampilan yang relevan dengan tantangan masa depan. Pastikan program ini dijalankan sesuai amanah. Semua pihak, baik pusat maupun daerah, harus terlibat dan berkomitmen. Ini adalah investasi masa depan bangsa,” tandas Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo tersebut.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
