CANBERRA (Lentera) - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan akan memasukkan YouTube ke dalam larangan media sosial (medsos) untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Langkah ini akan menjadi yang pertama di dunia.
Albanese dan Menteri Komunikasi Australia Anika Wells mengatakan dalam konferensi pers di Canberra pada Rabu (30/7/2025) bahwa pemerintah federal telah menerima rekomendasi dari regulator keamanan daringnya, eSafety Commissioner, untuk memasukkan YouTube ke dalam larangan media sosial.
YouTube pada awalnya mendapat pengecualian dari larangan tersebut, yang akan berlaku mulai 10 Desember, karena konten pendidikan dan kesehatannya. Namun, Komisaris eSafety Julie Inman Grant dalam saran resmi kepada pemerintah pada Juni menyatakan platform itu membuat anak-anak terekspos pada konten berbahaya.
Albanese pada Rabu mengatakan pemerintah siap untuk "mengambil tindakan" terkait platform media sosial yang menyebabkan kerugian sosial.
"Kami tahu ini bukan satu-satunya solusi dan masih banyak yang harus dilakukan. Akan tetapi, ini akan membuat perbedaan," ujarnya.
Dikatakan Wells, keputusan untuk memasukkan YouTube ke dalam larangan tersebut berkaitan dengan "mengutamakan kepentingan orang tua dibandingkan platform."
Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah YouTube dan perusahaan induknya, Google, pada awal Juli mengancam akan mengambil tindakan hukum atas dasar konstitusional terhadap langkah pemerintah untuk mencabut pengecualian bagi platform tersebut.
Wells pada Rabu mengatakan pemerintah tidak akan terintimidasi oleh perusahaan teknologi.
"Kita tidak dapat mengendalikan lautan, tetapi kita dapat mengawasi hiu, dan itulah mengapa kami tidak akan terintimidasi oleh ancaman hukum ketika ini adalah perjuangan tulus untuk kesejahteraan anak-anak Australia," katanya.
Dalam pernyataan yang dirilis melalui Google, juru bicara YouTube mengatakan keputusan tersebut membatalkan komitmen yang jelas dan terbuka untuk mengecualikan platform tersebut dari larangan media sosial Australia, dan bahwa pihak perusahaan akan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya.
Wells juga mengatakan pemerintah sedang menunggu rekomendasi akhir dari uji coba teknologi verifikasi usia sebelum memberikan penjelasan mengenai bagaimana penerapan larangan tersebut.
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber
