TRENGGALEK (Lentera) - DPRD Kabupaten Trenggalek mengesahkan Perubahan APBD 2025 dengan total belanja mencapai Rp 2,16 triliun. Tak hanya itu, rapat paripurna yang digelar Kamis (7/8/2025) juga menandai dimulainya pembahasan awal untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026.
Salah satu poin penting dalam perubahan anggaran ini adalah disepakatinya pinjaman daerah sebesar Rp 56 miliar untuk mendorong pembangunan infrastruktur.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa agenda kali ini memiliki arti strategis dalam perencanaan keuangan daerah. Menurutnya, meskipun terjadi pengurangan pendapatan sekitar Rp 26 miliar, hal itu bisa diatasi dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi anggaran senilai Rp 65 miliar.
“Secara total, pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp 1,933 triliun, sementara belanja mencapai Rp 2,16 triliun,” jelas Doding saat memimpin rapat.
Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, DPRD dan pemerintah daerah menyepakati pinjaman sebesar Rp 56 miliar yang telah dituangkan dalam Perda. Namun, Doding menegaskan bahwa pinjaman ini belum tercatat dalam komponen pendapatan karena masih menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.
“Kita fokus pada sektor infrastruktur. Jalan dan irigasi menjadi prioritas utama dalam penggunaan pinjaman ini,” ujar politisi PDIP itu.
Ia juga menyinggung beban angsuran pinjaman sebelumnya yang saat ini berkisar Rp 57 hingga Rp 60 miliar per tahun. Diperkirakan, cicilan akan mencapai puncaknya pada tahun 2026 sebesar Rp 70 miliar sebelum turun ke angka Rp 29 miliar pada tahun-tahun berikutnya.
Pada tahun 2026, pemerintah daerah kembali mengusulkan pinjaman baru senilai Rp 50 miliar. “Detailnya nanti akan kita bahas bersama komisi dan Badan Anggaran. Kami diberi waktu tujuh hari untuk menyepakati KUA-PPAS bersama bupati,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Doding juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Ia berharap tidak terjadi pemotongan anggaran dari pusat, apalagi saat daerah sedang menyiapkan program-program strategis. (Adv)
Reporter: Herlambang|Editor: Arifin BH
