SURABAYA (Lentera) – Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan siswa SMAN 1 Kampak, Trenggalek, Selasa (26/08/2025), mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono. Sehari setelah aksi, Rabu (27/8/2025), Deni mendatangi langsung sekolah tersebut untuk mendengar aspirasi para pelajar.
Kehadiran Penasehat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini disambut para siswa yang sebelumnya menuntut transparansi pengelolaan dana komite sekolah. Dengan duduk bersila di halaman sekolah, Deni mendengarkan keluhan terkait iuran yang dinilai memberatkan dan tidak transparan penggunaannya.
“Kami hanya ingin kejelasan. Dana yang kami bayarkan harus jelas penggunaannya. Kalau ada iuran, seharusnya dikomunikasikan dengan wali murid,” ujar salah satu siswa.
Para siswa menyebut adanya kewajiban membayar Rp65 ribu per bulan, Rp500 ribu setiap tiga tahun, serta sedekah saat pengambilan rapor. Mereka menilai beban ini berat, terutama bagi keluarga tidak mampu.
Menanggapi hal itu, Deni menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan hingga tuntas. “Saya akan meruntut dulu apa saja yang dituntut oleh siswa, kemudian mencari jalan penyelesaian agar tidak merugikan hak-hak anak didik,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa iuran wajib di sekolah menengah atas maupun kejuruan tidak diperbolehkan. “Boleh ada sumbangan, tapi harus transparan, ada proposal, anggaran jelas, pelaksanaan seperti apa, LPJ seperti apa,” tegasnya.
Deni mengungkapkan kedatangannya dilakukan secara spontan setelah melihat video aksi protes yang viral di media sosial.
“Mulai semalam saya dapat kiriman video dan pemberitaan unjuk rasa. Tugas adik-adik seharusnya belajar, jadi saya datang untuk mendengar aspirasi langsung,” ujarnya.
Politisi muda ini berjanji akan berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Jika belum ada solusi, persoalan tersebut akan dibawa ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Sebelumnya, sekitar 300 siswa menggelar aksi di halaman sekolah dengan membawa poster bertuliskan kritik keras, menuntut transparansi dana komite hingga penghapusan pungutan yang dianggap tidak wajar. Mereka juga meminta pengembalian dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dipotong, fasilitas lomba, dan apresiasi bagi siswa berprestasi.
Deni berharap kejadian ini menjadi momentum perbaikan tata kelola keuangan pendidikan di Jawa Timur.
“Ini bisa jadi fenomena gunung es. Orang tua siswa se-Jawa Timur silakan menyampaikan unek-uneknya. Kita perbaiki bersama agar program peningkatan mutu berjalan baik tanpa membebani siswa,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
