PALANGKA RAYA (Lentera) – Pihak DPRD Palangka Raya meminta agar penetapan dan penegasan tata batas kelurahan, menjadi salah satu target prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi yang menekankan kejelasan batas wilayah sangat penting, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan tertib dan terhindar dari konflik.
“Batas wilayah kelurahan yang jelas akan memberikan kepastian hukum, mencegah perselisihan antarwarga maupun antarinstansi, serta memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik,” papar Syaufwan, Jumat (19/9/2025).
Lebih lanjut ia mengutarakan hal ini karena diketahui masih ada sejumlah kelurahan yang menghadapi persoalan batas. Antara lain Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Bereng Bengkel, dan Kelurahan Kameloh Baru.
Syaufwan menambahkan, kejelasan terkait batas wilayah tersebut sangat penting menyangkut urusan pertanahan, mencegah sengketa, serta mendukung perencanaan pembangunan yang optimal," tuturnya.
Selain itu ia juga mengatakan, jika batas wilayah tidak jelas, maka pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, hingga distribusi bantuan bisa terhambat. Bahkan bisa menimbulkan kerugian ekonomi dan tumpang tindih kewenangan.
Syaufwan berpendapat, dengan adanya penetapan tata batas kelurahan, akan mendukung pemanfaatan lahan secara tepat sasaran, baik untuk pertanian, permukiman, maupun pembangunan infrastruktur.
Tidak hanya itu, keterlambatan pemerintah dalam menyelesaikan masalah batas wilayah, akan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Kami berharap Pemerintah Kota Palangka Raya lebih serius dan cepat dalam menyelesaikan persoalan tata batas kelurahan, sehingga tidak menimbulkan konflik maupun hambatan terhadap pembangunan," pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
