SURABAYA (Lentera) — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menyatakan sikap resmi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader partai tersebut.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, menyebut bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami, jajaran DPD PDI Perjuangan Jatim menerima informasi pada Jumat sore bahwa Bapak Sugiri Sancoko, selaku Bupati Ponorogo yang juga kader PDI Perjuangan, diamankan oleh KPK dalam kegiatan OTT. Kami menghormati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK,” ungkap Said Abdullah, Sabtu (08/11/2025).
Ketua Banggara DPR RI tersebut menegaskan, PDI Perjuangan Jawa Timur mengedepankan asas praduga tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Kami mengajak semua pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak tergesa-gesa menghakimi,” imbuhnya.
Said menambahkan, partainya menjunjung tinggi independensi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Ia menegaskan, PDI Perjuangan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
“Sebagaimana amanat Ibu Hj. Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Karena itu, kami tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Said menyebut bahwa tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, PDI Perjuangan mendukung penuh langkah-langkah KPK dalam memberantas praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan.
“Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kami mendukung upaya berbagai pihak, terutama KPK, dalam melakukan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Said juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa yang menimpa kepala daerah mereka.
“Atas nama organisasi, kami memohon maaf kepada seluruh warga Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko. Kami menyesalkan bahwa yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin dan telah mencederai kepercayaan rakyat,” tuturnya.
PDI Perjuangan, kata Said, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan dan proses pencalonan kepala daerah agar lebih transparan dan bebas dari praktik politik uang.
“Peristiwa ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki sistem pembinaan kader agar tidak terulang di masa depan, serta memastikan proses pemilihan kepala daerah tidak berbiaya mahal yang dapat mendorong tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
