Surabaya - Komisi A DPRD Surabaya menerima banyak aduan terkait permasalahan tanah antar warga dengan pihak swasta. Untuk itu DPRD menyarankan pada Pemkot Surabaya untuk saling koordinasi dengan lurah dan camat.
"Artinya, seringkali di Komisi A mendapatkan pengaduan warga, yang mana harusnya tanah hak milik. Tapi, kenyataannya dimiliki oleh PT, sedangkan PT tersebut sudah menjual ke PT lagi. Sedangkan pemilik aslinya tidak tahu menahu adanya jual beli tersebut." terang Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna, Rabu (2/9/2020).
Politisi perempuan dari partai Golkar ini mengungkapkan, kenapa ada pengeluaran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik), padahal pengeluaran sporadik itu harus betul betul dari pemilik tanah dan harus didampingi oleh ahli warisnya.
Untuk itu, tandasnya, perlu adanya peninjauan kembali apakah yang mengaku pemilik tanah itu betul-betul yang memiliki tanah tersebut dan didampingi oleh ahli waris. Dia menyarankan pada bagian pemerintahan untuk memberikan sosialisasi kepada camat dan lurah sehingga mereka tidak kecolongan.
Saat ditanya berapa jumlah pengaduan yang masuk pada bulan ini, dia menjelaskan, bulan Agustus ada 5 pengaduan, dan pihaknya sudah menyelesaikan masalah tersebut. Rata-rata surat hak milik bukan nama mereka sendiri, begitu mereka (warga) mau menjual, malah sudah dijual oleh PT dan sudah bukan nama mereka sendiri.
"Padahal, mereka menyatakan tidak pernah ada jual beli, tapi PT tersebut menjual ke PT lain. Sehingga PT yang terakhir tidak bertanggung jawab dong! saya sudah beli ke PT ini. Setelah ditelusuri, PT pertama kali yang beli dari pemilik tanah, itu sudah valid. Kan sulit itu," paparnya.
Lebih lanjut Ketua Komisi A DPRD Surabaya menyampaikan, bahwa dia akan menekankan kepala bagian pemerintahan diatas camat dan lurah. Menurutnya, bagian pemerintahan harus betul-betul menyampaikan jangan sampai ada kejadian - kejadian seperti ini lagi. (Ard/adv).
.jpg)
