SURABAYA (Lentera) - Di tengah polemik dan pembubaran agenda pemutaran film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya justru membuka ruang diskusi akademik melalui kegiatan bedah film yang digelar Departemen Studi Pembangunan ITS.
Forum ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan publik secara terbuka dan konstruktif.
Kegiatan yang diinisiasi Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV) tersebut merupakan bagian dari mata kuliah Kajian Agraria. Diskusi menghadirkan jurnalis senior Harian Kompas Ambrosius Harto Manumoyoso serta dosen Studi Pembangunan ITS Khairun Nisa, SIP., MA., yang membahas film dari perspektif akademik dan jurnalisme.
Film dokumenter yang mengangkat isu konflik agraria dan pembangunan di Papua itu dinilai relevan sebagai studi kasus untuk memperkaya sudut pandang mahasiswa dalam memahami kebijakan publik. ITS menilai diskursus kritis terhadap kebijakan merupakan bagian penting dari proses pendidikan tinggi.
Dosen yang akrab disapa Icha tersebut menilai kebijakan publik idealnya dirumuskan melalui pendekatan bottom-up dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan selalu memiliki konsekuensi atau trade-off sehingga tidak mungkin memuaskan semua pihak secara sempurna.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjunjung nilai keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila. Icha menjelaskan konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser dapat dilihat dari tiga dimensi, yakni keadilan distribusi, representasi, dan rekognisi.
"Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai suatu kebijakan nasional melalui ketiga dimensi keadilan tersebut," ujarnya, dikutip Kamis (14/5/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan strategis nasional harus sejalan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Melalui forum tersebut, Icha berharap mahasiswa mampu membangun kemampuan argumentasi dan pola pikir kritis ketika kelak menjadi pengambil kebijakan.
"Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Ambrosius Harto Manumoyoso atau Ambro menyoroti film dokumenter sebagai medium yang mampu membangun kesadaran publik terhadap suatu isu. Menurutnya, karakter investigatif dalam film dokumenter membuat narasi yang disampaikan memiliki kekuatan membentuk persepsi masyarakat.
Ia menilai unsur provokatif dalam film dokumenter merupakan hal yang wajar selama dimaknai secara kritis dan sehat.
"Provokasi di sini bukan untuk menyulut emosi, tetapi sesuatu yang mampu mendorong kita untuk menentukan sikap terhadap suatu persoalan," jelasnya.
Menutup diskusi, Ambro menegaskan kampus merupakan ruang yang tepat untuk mengeksplorasi ide, gagasan, dan kritik melalui pendekatan akademik. Ia menilai intervensi terhadap kebebasan berpikir justru dapat melemahkan marwah akademik.
Melalui kegiatan ini, ITS menegaskan komitmennya sebagai ruang akademik yang terbuka terhadap pertukaran gagasan dan pengembangan nalar kritis mahasiswa. Kampus berharap mahasiswa tidak hanya memahami kebijakan dari sisi teknokratis, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial terhadap dinamika pembangunan di masyarakat.
Reporter: Amanah
