BEBERAPA hari lalu, kabar sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhenti beroperasi dibantah dan disebut tidak mencerminkan kondisi program secara keseluruhan. Namun bantahan itu segera berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Sejak Senin (8/6/2026), berbagai akun media sosial milik pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra dapur mengunggah pemberitahuan penghentian sementara layanan karena dana operasional belum cair. Pada hari yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengakui adanya keterlambatan pencairan anggaran. Di tengah ambisi besar memberi makan jutaan penerima manfaat setiap hari, persoalan justru muncul dari dapur-dapur yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program.Dampaknya menjalar ke berbagai daerah. Sebanyak 195 SPPG di Nusa Tenggara Barat menghentikan operasional sementara. Di Solo, 20 SPPG juga sempat berhenti melayani penerima manfaat. Laporan serupa muncul dari Bangkalan, Magelang, Batam, Cirebon, hingga Banda Aceh. Bagi para pengelola dapur, masalahnya sederhana. Saat dana belum masuk ke rekening operasional, bahan baku sulit dibeli dan produksi makanan terhenti. Padahal aturan BGN mewajibkan operasional menggunakan dana resmi program. Artinya pemilik dapur tak boleh menalangi kebutuhan harian dari dana pribadi.
BGN menegaskan program MBG tidak dihentikan. Untuk mengatasi gangguan di lapangan, BGN mempercepat proses top-up Dana Bantuan Pemerintah (Banper) dengan skala prioritas. Dapur-dapur yang saldo rekening virtualnya telah menipis, terutama yang tersisa di bawah Rp150 juta, menjadi kelompok yang didahulukan menerima tambahan dana agar operasional kembali berjalan normal.
Namun terhentinya dapur dalam waktu hampir bersamaan menjadi titik ujian program ini. Apakah dapur-dapur di lapangan tetap bisa mengepul setiap hari untuk memenuhi gizi?. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/09062026.pdf
.jpg)
