MENTERI ESDM Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal rapuhnya pasokan energi nasional. Ia berkilah krisis terjadi bukan karena batubara langka. Pemicunya adalah penurunan kualitas kalori dan lebarnya jomplang harga Domestic Market Obligation (DMO). Regulasi ini dinilai bikin pengusaha lebih tergiur mengejar pasar ekspor. Dalih Bahlil langsung memantik reaksi keras Senayan. Komisi XII DPR RI mendesak audit total dan pemetaan berkala. Pemerintah diminta memperketat pengawasan kuota penugasan DMO tahun ini yang menembus 212 juta metrik ton. Di hilir, YLKI dan asosiasi pengusaha kompak bersuara. Mereka menuntut transparansi formula denda serta kejelasan dana kompensasi. Langkah ini penting agar hak listrik konsumen tidak dikorbankan demi syahwat profit korporasi. Namun, istana memilih memasang posisi 'dingin'. Melalui ketegasan Menko, pintu relaksasi bagi pengusaha dipastikan tertutup rapat. Tidak ada kompensasi. Sanksi denda finansial akan tetap dijatuhkan secara penuh tanpa toleransi. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/23062026.pdf




.jpg)
.jpg)