SURABAYA (Lentera) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan kredibel merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Keberadaan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran yang semakin strategis sebagai penyedia data yang menjadi rujukan berbagai sektor pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Hotel JW Marriott Surabaya, Selasa (28/7/2026) malam.
Rakornas yang berlangsung sejak 25 Juli 2026 tersebut menjadi forum nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, menyusun langkah mitigasi, sekaligus memperkuat sinergi seluruh jajaran BPS dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Di hadapan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa hampir seluruh kebijakan strategis pemerintah bertumpu pada data statistik yang disediakan BPS.
“Kepada seluruh insan BPS, hari ini tidak ada rapat strategis tanpa pimpinan BPS. BPS ini institusi mainstream, rapat pertanian itu BPS, pembangunan, perumahan infrastruktur, energi hingga kemiskinan butuh BPS. Luar biasa,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, posisi strategis tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh insan BPS untuk terus menjaga kualitas data yang dihasilkan. Sebab, setiap angka statistik yang disusun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Jadi sebetulnya positioning ini harus menguatkan semangat panjenengan semua insan BPS. Bahwa hari ini negeri ini untuk merancang bangun berbagai program mereka membutuhkan BPS. Ini suara hati yang asli bahwa panjenengan semua saat ini very very important person,” ungkapnya.
Khofifah mengungkapkan bahwa dirinya telah menjadi pengguna data BPS sejak awal berkiprah sebagai anggota DPR RI pada tahun 1992. Bahkan ketika teknologi digital belum berkembang, ia rutin memanfaatkan publikasi BPS sebagai referensi utama dalam menjalankan tugas legislasi.
“Saya punya hutang budi sangat banyak pada BPS. Sejak tahun 1992, saya anggota DPR RI, saya menjadi klien BPS, hari itu belum ada laptop, internet, saya minta izin fotokopi data-data dari berbagai buku BPS yang tebal-tebal itu,” katanya.
“Saya ini tiap hari makan data, saya dari dulu pencinta, pengguna dan pemanfaat data BPS. Suatu saat kami rapat dengan Menteri Keuangan saat itu, Bapak Mar’ie Muhammad. Saat break rapat kerja, beliau menghampiri meja kami, lalu bertanya, data apa yang disampaikan, maka saya jawab ini data BPS,” bebernya.
Khofifah menjelaskan, pembangunan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila didukung data yang valid, mutakhir, dan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan. Oleh sebab itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 menjadi sangat penting dalam menyediakan peta ekonomi Indonesia yang akurat.
“Maka betapa pentingnya perencanaan pembangunan dengan akses data yang update. Kompasnya adalah data-data update dari BPS. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih kepada seluruh insan BPS,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Khofifah juga mengapresiasi Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati beserta seluruh jajaran yang terus bekerja keras menghadirkan data berkualitas di tengah kompleksitas wilayah Jawa Timur.
Khofifah juga sangat mengerti bahwa Jawa Timur memiliki tantangan tersendiri karena merupakan provinsi dengan jumlah daerah administratif terbanyak di Indonesia, yakni 38 kabupaten/kota, serta karakteristik ekonomi yang sangat beragam.
“Saya bisa melihat Ibu Kepala BPS Jatim Herum Fajarwati, bebannya tidak mudah di Jawa Timur. Karena banyak sekali titik usaha tertentu memang tidak tinggal di Surabaya. Saya memahami kesulitan Ibu, tapi saya rasa yang sulit bukan berarti tidak bisa," ungkapnya.
“Jawa Timur ini 38 Kabupaten/ Kota terbanyak. Teritori administratif terbanyak di Indonesia itu di Jatim. Kalau penduduk terbesar di Jabar, kalau ekonomi tertinggi secara skala ekonomi ada di DKI, tapi saya ingin sampaikan lebih mudah kalau DKI karena yang besar itu banyak holding,” tambahnya.
Khofifah kemudian mencontohkan, aktivitas produksi perusahaan besar yang berada di Jawa Timur tidak selalu tercatat secara langsung di wilayah tempat kegiatan produksi berlangsung karena kantor pusat atau holding perusahaan berada di Jakarta.
Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada BPS yang telah memilih Surabaya sebagai lokasi penyelenggaraan Rakornas Sensus Ekonomi 2026. Ia menyebut, Surabaya dan Jawa Timur memiliki nilai historis yang kuat dalam membangun semangat kebangsaan dan persatuan Indonesia.
“Terima kasih bahwa Kepala BPS berkenan menyelenggarakan Rakornas di Surabaya, Kota Pahlawan. Saya rasa beliau ingin memompa semangat itu secara instrinsik. Minum air Surabaya sama dengan minum air dengan kekuatan semangat heroik para Pahlawan bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa,” jelasnya.
“Di sini Bumi Majapahit, yang melahirkan pemikiran Bhinneka Tunggal Ika. Dari bumi ini, pikiran kebhinekaan akan selalu memberikan muara pada harmoni, moderasi, dan toleransi yang tinggi diantara semua warga bangsa,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dengan BPS menjadi faktor penting dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas sebagai dasar pembangunan nasional.
“Kehadiran Ibu merupakan kehormatan dan penyemangat bagi kami untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam menyukseskan Sensus Ekonomi tahun 2026. Jatim ini penyumbang ekonomi terbesar setelah Jakarta, maka mari kita upayakan supaya Sensus Ekonomi bisa memberikan manfaat luar biasa bagi Jawa Timur,” katanya.
Amalia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini capaian Indeks Kualitas Sensus (IKS) Jawa Timur telah mencapai 55,81 persen, menempatkan Jawa Timur pada peringkat kesembilan secara nasional.
“Kita telah melakukan evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi mulai tingkat pusat hingga daerah. Terima kasih atas kerja keras kepada staf BPS hingga petugas lapangan. Betapa luar biasanya memastikan pendataan ini bisa menghadirkan data yang akurat,” imbuhnya.
“Manfaatnya banyak, selain mendapatkan gambaran struktur perekonomian Indonesia, kita juga menghadirkan peta ekonomi Indonesia dan Jawa Timur. Ini jadi panduan pembangunan ekonomi Jatim dan seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah bersama Kepala BPS RI juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Indonesian Census Film Festival 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)