SURABAYA (Lentera) -Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah menjadikan layanan trauma healing sebagai bagian dari penanganan pascabencana kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Pemulihan psikologis dinilai sama pentingnya dengan pelayanan medis maupun bantuan logistik agar para korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Indriani Yulia Mariska, mengungkapkan pengalaman yang dialami para penyintas, mulai dari menyelamatkan diri dengan melompat ke laut, menyaksikan kobaran api, hingga kehilangan anggota keluarga, berpotensi meninggalkan trauma apabila tidak segera ditangani.
“Bayangkan seseorang yang harus melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, menyaksikan kobaran api, bahkan kehilangan anggota keluarganya dalam hitungan menit. Pengalaman seperti itu tidak mudah dilupakan. Karena itu negara wajib memastikan mereka tidak berjuang sendirian menghadapi luka batin tersebut,” ungkap Indriani, Rabu (5/8/2026).
Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan pendampingan psikologis secara menyeluruh kepada para korban.
“Korban berasal dari berbagai daerah. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya masing-masing. Jangan sampai mereka selamat secara fisik, tetapi harus hidup dengan trauma yang berkepanjangan,” tegas politisi asal Sumenep itu.
Ia menilai pemulihan psikologis harus dilakukan sejak dini agar para korban memiliki peluang lebih besar untuk kembali beraktivitas, bekerja, bersekolah, dan menjalani kehidupan tanpa terus dihantui rasa takut.
Indriani menjelaskan pengalaman menghadapi kebakaran di atas kapal, berebut menyelamatkan diri, terapung di tengah laut, hingga kehilangan anggota keluarga dapat memicu gangguan kesehatan mental, mulai dari Acute Stress Disorder (ASD), Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), kecemasan, hingga depresi apabila tidak ditangani secara tepat.
Karena itu, Fraksi PDIP DPRD Jatim meminta pemerintah memprioritaskan layanan psikososial bagi para korban yang selamat. Pendampingan psikologis juga dinilai penting diberikan kepada awak kapal, personel SAR, tenaga kesehatan, serta relawan yang terlibat dalam proses penyelamatan karena menghadapi tekanan emosional selama menjalankan tugas kemanusiaan.
Sebagai langkah konkret, Fraksi PDIP DPRD Jatim mendorong Pemprov Jawa Timur menghadirkan layanan Psychological First Aid (PFA) di seluruh posko pengungsian dan rumah sakit rujukan, sekaligus membentuk Tim Trauma Healing Terpadu yang melibatkan psikolog, psikiater, pekerja sosial, serta relawan untuk mendampingi para korban secara berkelanjutan.
Indriani menegaskan layanan trauma healing tidak boleh berhenti hanya beberapa hari setelah musibah. Pendampingan perlu dilakukan secara berkala selama beberapa bulan, terutama bagi anak-anak dan keluarga korban, agar dampak psikologis tidak berkembang menjadi trauma berkepanjangan.
Fraksi PDIP DPRD Jatim meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengoptimalkan layanan kesehatan jiwa melalui jaringan puskesmas, rumah sakit, psikolog klinis, dan tenaga kesehatan lainnya. Asesmen psikologis, konseling, hingga sistem rujukan diharapkan berjalan terpadu agar seluruh korban memperoleh layanan sesuai kebutuhannya.
“Bagi Fraksi PDIP, pemulihan pascabencana baru dapat dikatakan berhasil ketika para korban tidak hanya selamat dari maut, tetapi juga mampu bangkit dari trauma, kembali tersenyum, dan melanjutkan hidup dengan harapan baru,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)