Tim Evaluator Kemenpan RB Apresiasi Paparan Progres SAKIP dan Reformasi Birokrasi Gubernur Khofifah

Surabaya - Paparan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam meletakkan isue strategis yang berkembang di masyarakat kemudian diramu menjadi sebuah kebijakan solutif mendapat apresiasi Ketua Tim Evaluator Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Agus Uji Hantara.

Hal itu disampaikan Agus Uji Hantara yang juga Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara Virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (10/9/2020).

Evaluasi ini dilakukan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan mengoptimalkan SAKIP. "Ibu Gubernur sangat menguasai isue yang berkembang di masyarakat dan memberikan solusi lewat kebijakan kebijakan yang ada di Pemprov Jatim," ungkapnya setelah mendengarkan paparan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah.

Selain menguasai isue dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, Agus juga memuji langkah Pemprov Jatim yang mewujudkan Kolaboratif Goverment yang telah diimplementasikan di semua unsur intansi dan lembaga bersama Pemprov Jatim.

"Saya berharap, pemikiran dari ibu gubernur bisa diimplementasikan oleh jajaran OPD. Ketika kita membahas isue strategis dan berbicara impact atau dampak dari adanya sistem atau program tidak bisa hanya diwujudkan oleh satu dua OPD saja, melainkan harus melibatkan kolaborasi dari OPD lain agar impact bisa terwujud dengan terukur dan optimal," ungkapnya.

"Saya yakin predikat SAKIP A yang diperoleh Jatim sangat layak,semoga bisa dijadikan  inspirasi olehprovinsi lain," puji Agus seusai mendengarkan paparan Gubernur perempuanpertama di Jatim.

Gubernur Khofifah mengatakan, kolaborasi dan sinergi menjadi pasword kamiuntuk melangkah. Karena disadari dalam memajukan Jawa Timur membutuhkan peranserta semua pihak untuk bisa memberikan kecepatan dan pemenuhan tuntutan secaradinamis. "Saya menggunakan istilah equilibrium dynamic  atau mencari titik keseimbangan diantara  dinamika yang berkembang  untuk mewujudkan keseimbangan baru,"ungkapnya.

Ia mengatakan, implementasi SAKIP dan percepatan reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta mempertangungjawabkan hasil atau manfaat kepada masyarakat atas penggunaan setiap anggaran. "SAKIP ini menjadi prioritas pembangunan utamanya dalam RPJMD, RKPD yang kemudian di breakdown di masing masing renstra OPD yang ada dengan membagi habis tugas yang ada," jelasnya. (ufi/adv)