MALANG (Lenteratoday) - Gelar Rapat Paripurna beberapa fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pandangannya pada Selasa (14/7/2021). Salah satunya yakni Partai Kesejahteraan Indonesia (PKS), dalam catatannya, PKS menyoroti tentang Biaya Tak Terduga (BTT) agar digunakan untuk penanggulangan covid19 di Kota Malang.
Penerimaan laporan perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang tahun 2018-2023 dengan catatan kelebihan BTT sebesar Rp 3,9 Miliyar agar difungsikan secara maksimal pada penanggulangan bencana. Selain itu PKS mendorong untuk memperhatikan aspek ketahanan keluarga, dengan penuhi kebutuhan dasar.
"Kami mendorong Pemerintah Kota Malang untuk tetap memperhatikan aspek ketahanan keluarga, penuhi hak dasar hidup warga, gunakan BTT dengan maksimal pada bencana," kata Ketua Fraksi PKS, DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, saat menjelaskan pandangannya pada Selasa, (14/7/2021).
Sebelumnya, Pemerintah Kota Malang sudah melakukan menyalurkan bantuan sosial kepada warga khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL), sebesar 300.000 rupiah. Belum jelas bagaimana mekanisme penyaluran bantuan, hingga durasi bantuan kepada PKL. (ree)
.jpg)
