Palangka Raya-Pemerintah pusat hingga daerah terusmenjalankan reformasi birokrasi sebagaimana Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentangDesign Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit KYunianto mengatakan ada tiga sektor yang menjadi prioritas.
Adapun ketiga sektor prioritas dimaksud sebut politikus PDIPerjuangan ini antara lain, sektor perizinan tata niaga, sektor keuangan negaraatau keuangan daerah dan sektor penegakan hukum reformasi birokrasi.
“Selama berjalannya reformasi birokrasi tersebut, makasetidaknya ada tiga sektor prioritas dalam hal pencegahan korupsi. Sementaraberdasarkan Perpres 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi,maka tiga sektor prioritas ini harus diperhatikan oleh pemerintah daerah,”katanya.
Untuk Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya lanjut Sigit,maka diharap dapat maksimal menjalankan tiga sektor prioritas tersebut. Terlebihdalam hal pencegahan korupsi.DPRD selaku lembaga legislatif imbuh dia, akanterus mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk dapat mewujudkanpemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien. Termasuk pelayananpublik yang berkualitas.
Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan zona integritas menujuwilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.Melalui zonaitu dapat menjadi salah satu acuan bagi setiap instansi serta pemangkukebijakan dalam bertindak guna mewujudkan pembangunan berkualitas danmasyarakat yang sejahtera. Tak kalah penting zona integritas tersebut menjadiaspek, dari pencegahan korupsi di pemerintahan.
“Kami melihat Pemko Palangka Raya telah memberikan dukunganpenuh untuk semua stakeholder, guna mewujudkan wilayah bersih dari korupsi.Kami akan terus mendukung mitra kerja dari eksekutif sesuai dengan tupoksilembaga DPRD,”pungkasnya. (mec)
.jpg)
